Abdul Malik

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, BONTANG - Keputusan Pemkot Bontang membeli mobil dinas baru untuk kepala daerah disesalkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bontang Abdul Malik.

Ia menilai pengadaan mobil alphard dan pajero sport untuk kepala daerah ini dianggap abai dengan kondisi masyarakat.

Menurut politisi PKS ini, pengadaan mobil dinas ditengah krisis masyarakat akibat imbas kenaikan BBM, keliru.

Pemerintah tidak memiliki ‘sense of crisis’ dengan keadaan masyarakat yang kelimpungan akibat harga bahan pokok yang belakangan melambung tinggi.

Diketahui, Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran Rp 5,5 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas kepala daerah dan wakilnya.

“Pemerintah ini seoalah tidak merasakan krisis ditengah kesulitan masyarakat saat ini,” ujarnya saat dikonfirmasi

Seharunya dalam kondisi seperti ini, pemerintah sebaiknya memberikan solusi untuk meringankan beban warga.

Misalnya seperti nambah program bantuan sosial atau BLT. “Memang ada dialokasikan Rp 6 miliar buat BLT. Harusnya kan itu ditambah. Padahal diawal itu akan dialokasin Rp 13 miliar,” terangnya.

Dibeberkan Abdul Malik, meski pengadaan mobil dinas itu jauh sebelumnya telah dibahas sebelum kebijakan kenaikan harga BBM.

Namun menurutnya tidak ada yang salah jika terpaksa harus ditinjau ulang, dengan mere-alokasi anggaran secara tepat guna dengan kepentingan mengurangi beban masyarakat Bontang.“Tinjau ulang agar anggaran daerah ini bisa lebih tepat sasaran,” sebutnya.(adv)